Masalah FIR Yang Tidak Kunjung Tuntas

Pertemuan ke 10 kali Pusat Studi Air Power Indonesia, bertempat di Press Room Forum Wartawan Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Kementerian Perhubungan, Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat

Pertemuan yang dihadiri juga oleh para wartawan Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) yang juga wartawan dari berbagai media itu, menjadi sarana berbagi informasi dan pengetahuan. Walaupun ada beberapa pembahasan materi yang karena sifatnya, terpaksa dinyatakan sebagai off the record.

Chappy Hakim membuka pertemuan dengan mengatakan bahwa Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI) adalah wadah tempat belajar, dari para pemerhati dan mereka yang peduli penerbangan. PSAPI menjadi forum untuk membahas pemikiran komprehensif atas isu-isu kekinian yang tengah berlangsung. Kemudian menyatukan pemikiran dari para praktisi dan akademisi tersebut.Selanjutnya menyumbangkan pemikiran tersebut kepada pemerintah, sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. PSAPI adalah Forum kontribusi anak negeri. Beberapa pemikiran PSAPI sudah disampaikan kepada pemerintah dan beberapa diantaranya sudah langsung menjadi bahan untuk diterapkan di lapangan.

Pembahasan kali ini lebih mendalami lagi mengenai masalah FIR di kepulaun Riau. Chappy Hakim memberi tekanan agar pembahasan mengenai FIR bersifat konstruktif dan tidak merusak usaha-usaha yang sedang berjalan dan tengah dilakukan. Perlu dicari saluran yang pas untuk menyalurkan aspirasi dan memformalisasikan solusi terbaik dari kasus ini.

Beberapa pembicara dalam diskusi siang itu terasa mencerahkan dan memperluas pandangan. DR. Supri Abu mengawali diskusi dengan mengatakan bahwa masalah ini sudah diperjuangkan begitu lama. Sayangnya pada saat terakhir muncul statemen bahwa FIR tidak ada hubungannya dengan kedaulatan. Ini sungguh mengecewakan.

Yang terutama muncul justru mengenai pelayanan navigasi dan penanganan lalu lintas udara. Tentu saja Singapura dengan enteng menjawab, kalau masalah itu mereka akan melakukan apapun dan apa saja demi memberikan pelayanan yang terbaik. Akibatnya Singapura menetapkan training area di wilayah udara kita. Sebenarnya memang semula ada perjanjiannya, tetapi sudah tidak diperpanjang lagi.

Walaupun begitu Singapura menetapkannya sebagai sebagai Defence Cooperation Agreement (DCA). Pada tahun 2000 masalah ini dibawa ke DPR untuk diratifikasi, tetapi DPR menolak untuk meratifikasikannya. Meskipun begitu Singapura tetap memberlakukan DCA, dan menyatakannya sebagai Traditional Training Area, walaupun terminologi itu tidak dikenal dalam kamus ICAO.

Selanjutnya DR. Makarim Wibisono mengatakan sebuah perundingan mestinya ada syarat-syaratnya. Kelihatannya pokok pembahasannya yang sekarang hanya dalam hal teknik pernerbangan saja. Ini menunjukkan adanya superioitas, antara yang kuat dan yang lemah. Yang kuat memaksakan kehendaknya agar yang lemah mengikutinya.

Padahal ICAO menghormati Konvensi Chicago tentang kedaulatan Negara. Suatu Negara yang berdaulat memilik hak yang complete and exclusive atas wilayah negaranya. You can do whatever you want, di wilayah kedaulatannya. DR. Makarim mengatakan bahwa tantangannya bukan di counter part. Sebaiknya jangan terbawa dengan irama gendang mereka, tetapi kita harus mampu menari dengan gendang sendiri.

Untuk itu perlu kesepakatan yang bulat. Selama belum bulat maka apapun yag diajukan akan mudah dipatahkan. Beliau memberi contoh, ketika Indonesia dulu berjuang merebut Irian Barat. Dengan semangat dan kesepakatan bulat maka itu dapat direalisasikan. Lalu bagaimana caranya?

Kita harus membangun dan memiliki sekutu, teman berjuang bersama-sama dengan semangat dan tekad yang bulat. Kita akan bicara kepada teman-teman sekutu kita dan meyakinkan mengenai apa yang akan diperjuangkan.

Selanjutnya yang harus disepakati bersama bahwa yang kita tuntut dalam kasus FIR ini adalah dua hal yaitu : air safety dan kedaulatan negara. Ini adalah dua hal yang menjadi suatu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan ini mesti menjadi kesepakatan bersama secara internal lebih dahulu, sebelum maju ke perundingan dengan Singapura.

Berikutnya Captain Shadrach Nababan mengatakan bahwa naskah perndingan disiapkan oleh pihak Singapura bukan oleh Indonesia, sehingga tentu saja mereka lebih diuntungkan. Pada prinsipnya Singapura akan memberikan pelayanan ATC yang terbaik. Jika masih kurang mereka akan terus  memperbaikinya.

Disinilah kelemahan kita, ketika beradu kualitas pelayanan. Sejak tahun 1954 pelayanan lalu lintas udara di atas Natuna, diberikan kepada pihak Inggris (karena Singapura pada waktu itu belum ada). Dan sampai sekarang Indonesia belum dapat meyakinkan ICAO, bahwa kita mampu melayani lalu lintas udara diatas Natuna.

Jadi inilah sebaiknya yang harus diperjuangkan terlebih dahulu, sesudah itu baru masalah kedaulatan negara. Kita seharusnya melakukan ekspose kepada para airlines dan pihak yang terkait, bahwa kita mampu memberikan pelayanan yang tidak kalah dari Singapura.

Kemudian Marsdya (Purn) Ery Herryanto menjelaskan bahwa mengenai wilayah udara selalu berkaitan dengan dua hal yaitu : keselamatan penerbangan dan pertahanan negara. Ketika masih menjabat Pangkohanudnas, beliau berpegang teguh bahwa mengenai keselamatan penerbangan Singapura boleh saja seperti yang sekarang; tetapi jika mengenai pertahanan negara Indonesia punya hak tersendiri.

Pernah ada sebuah kasus ketika sebuah pesawat Hercules memasuki wilayah Indonesia. Pesawat ini di approved oleh Singapura. Tentu saja  TNI-AU segera meng-intercept pesawat Hercules itu. Ternyata Hercules itu milik Amerika sedang melakukan test flight dan memasuki Military Training Area yang di claim Singapura sebagai Defense Cooperation Agreement (DCA).

Mengenai Military Training Area (MTA), ada dua yaitu MTA A diatas Pekanbaru dan MTA B di atas Natuna. MTA A sudah terlalu crowded, oleh sebab itu MTA B diperbesar didorong lebih ke utara, agar sedikit menjauh dari wilayah udara Indonesia.

Sedangkan DCA sebenarnya dibuat untuk mengakomodasi kepentingan Singapura. Padahal keberadaan DCA ini menjadi masalah sejak dari dulu. Oleh sebab itu sebaiknya DCA ini dibatalkan lebih dahulu, sebelum membuat yang baru.

Perjanjian dengan Singapura sebenarnya belum pernah diratifikasi, tetapi tetapi tetap berjalan. Perjanjian yang sebenarnya hanya berlaku bilateral, tetapi dipakai juga oleh negara ke tiga.

Kemudian giliran Capt. Christian Bisara beliau menanggapi Captain Nababan, menjelaskan bahwa kemampuan ATC sudah sangat jauh berbeda dari yang dulu. Dibawah manajemen Airnav mereka berkembang dan maju dengan pesat, mengejar ketinggalannya selama ini. Jadi tidak perlu diragukan dalam hal ini. Menurut beliau pengaturan air traffic tidak boleh bertentangan dengan kedaulatan negara. Oeh sebab itu pada saat perundingan di tingkat internasional jangan diserahkan kepada ATC dan Pilot saja, sebaiknya didampingi ahli hukum udara.

Kemudian Capt. Christian menjelaskan mengenai penerbangan di Papua. Sudah ada pembicaraan di Cape Town mengenai program penggunaan GNSS dan ADSB. Juga penetapan rute GPS. Teknologi baru ini diharapkan akan membuat penerbangan di Papua lebih aman dan akurat, sehingga mampu menekan jumlah kecelakaan pesawat. Faktor pilot juga penting. Bush flying operations membutuhkan pilot-pilot yang handal dan mengenal dengan baik medan dan lintasan terbang di bandara-bandara terpencil di Papua.

Kemudian giliran Capt. Frans Wenas, beliau memberikan 3 pertanyaan dalam menyelesaikan masalah ini. Pertama platform-nya apa? Kedua bagaimana caranya membulatkan pendapat diantara kita sendiri? Ketiga, agar disadari bersama bahwa kita berhadapan dengan (maaf) orang yang licik.

Beliau menceritakan pengalamannya 30 tahun yang lalu, ketika terbang dari Aceh ke Natuna. Dia mendapat clearance fly direct Natuna. Ketika memasuki wilayah diatas Natuna, disuruh ATC Singapura untuk divert to the right 600. Alasannya karena pesawatnya memasuki Training Area Singapura.

Capt Frans Wenas tidak mau dan dia bilang : “Negative, we are approved by Aceh to fly direct to Natuna”. Akibatnya? Hanya sebentar kemudian pesawat tempur Singapura sudah berada disampingnya, dan memaksanya untuk divert ke kanan 600, keluar dari training area yang di claim Singapura. Padahal itu adalah wilayah udara kita sendiri.

Pada tahun 2015 kasus ini sebenarnya sudah pernah dibawa oleh Wakil Presiden  Yusuf Kala ke DPR, hanya saja di DPR berhenti dan tidak ada kelanjutannya lagi.

Menurut beliau, jika saja ada Dewan Penerbangan Nasional (DPN) atau Mahkamah Penerbangan atau apalah, maka merekalah yang seharusnya menangani hal-hal semacam itu. Langkah berikutnya seyogyanya DPN segera dibentuk (kembali) sebagai kendaraan untuk menangani hal-hal tersebut diatas.

Mengenai penerbangan di Papua, Capt Frans Wenas sudah berpengalaman terbang di wilayah Papua  lebih dari 20 ribu jam. Dengan seringnya kecelakaan pesawat yang terjadi di sana, beliau menyarankan seyogyanya di Papua dinyatakan sebagai wilayah yang hanya diterbangi oleh VFR flight saja. Hal ini mengingat kondisi alam dan cuaca yang tidak menentu dan cepat berubah di Papua.

Kemudian Indra Setiawan mantan Direktur Utama Garuda Indnesia mengatakan bahwa megenai (maaf) licik ini, Menteri Luar Negeri pada waktu itu Mochtar Kusumatmaja pernah memperingatkan mengenai hal tersebut. Dalam perundingan yang sudah lalu Singapura pernah mengajukan 23 titik entry point, akhirnya hanya 6 titik saja yang disepakati.

Dari Bapak Suratman menyarankan sebaiknya dalam pembahasan FIR ini melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga. Sekarang ini tidak hanya Gubernur saja, para Bupati juga minta agar ada penerbangan langsung ke Singapura dari daerahnya. Pusat Studi Air Power ini seyogyanya juga memberi masukan dan kontribusi  dari sisi ekonomi baik bagi daerah, pusat dan Negara.

Sedangkan mengenai kedaulatan memang masih terasa aneh. Ketika Fly Best Pilot Training akan membuat training area di Pulau Bintan, ternyata juga harus minta ijin ke Singapura dulu. Bagaimana ?

Sementara itu Edna mengatakan bahwa mengenai DCA, ternyata Menko Maritim dan Menteri Pertahanan berbeda konsepnya. Menurut Menko Martim DCA adalah basis negosiasi dengan Singapura. Sebagai catatan Singapura menyatakan MPA sebagai Danger Area.

Dari semua masukan dan saran dari pembicara, Pak Chappy Hakim memberi tanggapan, saran dan klarifikasi. Secara umum beliau mengatakan mengenai masalah FIR ini Menteri Perhubungan berpesan agar jangan membicarakan mengenai FIR dulu.

Menjawab Capt. Frans Wenas mengenai platform, jawabannya pada kita semua PSAPI. Oleh sebab itu mari kita bicarakan dan bahas bersama-sama dan memformulasikannya dengan cermat dan akurat. Mengenai kualitas dan fasilitas ATC itu barangkali itu emang weak point kita, tetapi rasanya sudah jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu. Tinggal meyakinkannya saja ke dunia luar.

Pertemuan ditutup, jam 15.00. Terimakasih kepada Forwahub yang telah memberi fasilitas Press Room-nya. Semoga interaksi diantara akademisi, praktisi mengenai FIR ini, memberi wacana yang mencerahan. Juga bagi rekan-rekan wartawan.

Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.

KMO, 5 Okober 2019
HL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *