TENTANG FIR LAGI

Oleh : Heru Legowo

Webinar dengan thema “Merespons Perpres Tentang FIR” yang diselenggarakan oleh The Indonesian Centre for Air & Space Law (ICASL) & Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), berlangsung tanggal 14 September 2022, dengan daring. 

Pembicaranya antara lain: Prof. DR. Ida Bagus Rachmadi Supancana, SH, MH, Marsekal (Purn) Chappy Hakim, DR. Supriabu, SH, MH dan Prof. DR. Atip Latipulhayat, SH, MH. Moderator webinar adalah Garry Gumelar, SH, MH, sekretaris Pusat Riset ICASL.

Para pembcara sebelum memlai presentasinya, mengatakan bahwa ini bukan pembangkangan atau melawan apa yang sudah ditentukan pemerintah. Semata-mata sebagai masukan dan respons, berdasarkan keahlian masing-masing, dalam wacana untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai FIR ini.

Webinar dimulai dengan presentasi Prof. DR. Ida Bagus Rachmadi Supancana, SH, MH. Guru Besar FH Atmajaya itu menyampaikan materi antara lain sebagai berikut :

1. Prof. DR. Ida Bagus Rachmadi Supancana, SH, MH

Dasar hukum dari realignment FIR adalah :

  • Pendelegasian FIR di wilayah A, B, C sejak 1946 dengan implikasinya.
  • Amanat Undang-Undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
  • Instruksi Presiden tahun 2015 bagi Percepatan Realignment FIR.
  • Penandatanganan dan Ratifikasi Perjanjian Realignment FIR

Dasar hukum dari realignment FIR adalah :

Indonesia dan Singapura menandatangani 3 Perjanjian yaitu : Ekstradisi, Defense Cooperation Agreement dan Realignment FIR. Ketiganya merupakan suatu Package Deal yang semestinya bersifat saling menguntungkan. Apakah memang demikian keadaannya? Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana Kepentingan Nasional telah diakomodasikan secara memadai? Lalu timbul pertanyaan lain, mengapa hanya Perjanjian Realignment FIR yang diratifikasi dengan Perpres, sementara ke 2 Perjanjian lainnya diratifikasi dengan Undang-Undang?

Pembelajaran yang dapat dipetik dari Realignment FIR adalah sebagai berikut

Sementara itu ada pertanyaan lain tentang Perjanjian Realignment FIR yang tidak terjawab. Mengapa pendelegasian kepada Singapura hingga 25 tahun ke depan? Mengapa sampai ketinggian 37.000 feet di wilayah A dan B masih didelegasikan kepada Singapura?

Indonesia harus mengkritisi apa yang dapat dilakukan, jika ternyata manfaat yang diperoleh tidak lebih besar dari berbagai konsekuensinya?

Beberapa poin yang disampaikan  Prof. Supancana antara lain adalah:

  • Tidak ada kesamaan persepsi mengenai FIR, apakah itu mengenai kedauatan atau hanya teknis penerbangan saja.
  • Lemahnya konsultasi publik. Publik baru tahu secara terbuka, setelah tanggal 8 September 2022. Padahal Perjanjian ini ditandatangani tanggal 25 Januri 2022.
  • Ada rasa kurang percaya diri untuk mengelola FIR, baik dari sisi peralatan dan SDM dan sistemnya.
  • Apakah keuntungannya lebih besar dibandingkan konsekuensinya?
  • Mesti ada keseimbangan antara prosperity dan security.

2. MARSEKAL (PURN) CHAPPY HAKIM

Mantan KSAU ini mengatakan bahwa beliau sudah menulis 3 buku dan puluhan artikel tentang FIR, bahkan pada tahun 2015 sudah menjelaskan sendiri secara langsung kepada Presiden Jokowi.

Masalahnya FR adalah idetik dengan kedaulatan negara. FIR atau Airspace adalah identik dengan national security. Dengan adanya Perpres itu, maka Indonesia tidak independen lagi.

Sekarang dengan mendelegasikan ruang udara kepada Singapura, maka bukan hanya pesawat sipil, bahkan pesawat militer Indonesia pun, jika akan terbang mesti minta iin lebih dulu kepada Singapura.  Begitu juga pun jika akan melakukan training dan operation di wilayah sendiri, juga harus minta ijin Singapura. Lalu dimama kedaulatan kita?

Perpres mengenai realignment FIR ini jadi tidak sinkron atau menyalahi dsn bertentangan dengan perintah Presiden. Pada hari Selasa 8 September 2015 – Detiknews : Presiden Jokowi menginstruksikan agar FIR yang selama ini dikuasai oleh Singapura segera diambil alih. Presiden meminta Kementerian terkait mempersiapkan peralatan dan personil untuk mengelola ruang udara yang dimaksud.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada waktu itu, dalam jumpa pers di Kantor Presiden Selasa 8 September 2015: “Arahan Presiden bahwa dalam 3-4 tahun ini mempersiapkan peralatan dan personil yang lebih baik. Sehingga ruang udara kita dapat dikelola sendiri oleh Indonesia”

3. DR. SUPRIABU, SH, MH

Beliau ikut pembahasan mengenai FIR ini sejak dari awal. Memang terjadi perdebatan panjang apakah FIR ini membahas tentang kedaulatan atau hanya teknis penerbangan semata-mata. Tetapi pada tahun 2019 pembahasan mengenai FIR ini, lebih kepada keselamatan penerbangan dan mengesampingkan masalah kedaulatan.

Perjanjian yang ditanda-tangani berlaku selama 25 tahun, tanpa ada opsi untuk pengakhiran pada waktu tertentu. Padahal Annex 11 saja mengatur bahwa perjanjian bisa di akhiri setiap saat, atas kesepakatan kedua belah pihak.

Beberapa pasal dalam UU dapat menjadi acuan antara lain :

Pasal 458 (UU 1/2009) : Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 10 (UU 24/2000) Pengesahan perjanjian internasional, dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :

  • Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
  • Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
  • Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
  • Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
  • Pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

4. PROF. DR. ATIP LATIPULHAYAT, SH, MH.

Singapura datang ke perundingan dengan ideologi yang jelas dan kuat. Sementara delegasi Indonesia tampaknya datang tanpa ideologi. Jadi terkesan hanya menyetujui usul-usul Singapura. Pada PErjanjian itu, jika diperhatikan ada kata “wajib” yang lebih banyak bagi Indonesia dalam beberapa pasal perjanjian tersebut, daripada yang wajib bagi Singapura.

Kekeliruan yang dilakukan Indonesia dalam pengambil-alihan FIR Singapura adalah melepaskan aspek kedaulatan sebagai basis hukum. Padahal pada tahun 2015 Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mempercepat penambil-alihanv FIR, menjadi tahun 2019. Juga perintah dalam UU No.1/2009 Pasal 458 adalah mengambil alih, bukan re-delegating.

Pasal 6 UU No.1/2009 : Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola ruang udaranya untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, dan lingkungan.

Pasal 7 bertentangan dengan Annex 11. Indonesia sudah dikunci selama 25 tahun. Jika pun ada perubahan, itu hanya bersifat operasional saja. Dan waktu perjanjian tetap 25 tahun, tidak bisa diubah.

Perjanjian ini menunjukkan atau menegaskan bahwa FIR bukan masalah kedaulatan. Jadi sebenarnya relatif tidak banyak berubah dengan perjanjian yang sebelumnya. Oleh sebab itu beliau mengatakan ini adalah “History of No Change”.

Oleh sebab itu, apabila persoalan pengambil-alihan FIR Singapura itu hanya masalah teknis yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kedaulatan, maka penyelesaiannya cukup dilakukan oleh AirNav Indonesia saja. Pendekatan ini pernah digunakan Kamboja ketika mengambilalih FIR nya dari Thailand tahun 2000.

Ketiga kesepakatan pada tanggal 25 Januari 2022 boleh dkatakan formalisasi dari Framework of Discussion. Dalam hal ini Singapura menerapkan semacam kesepakatan timbal balik, namun Singapura naris memperoleh untung dari semuanya.

Akhirnya kesimpulan dari Webinar tersebut, antara lain adalah :

  1. Tidak ada kesamaan persepsi mengenai FIR, apakah itu mengenai kedaulatan atau hanya tenis penerbangan saja.
  2. Ditengarai ada rasa kurang percaya diri untuk mengelola FIR, baik dari sisi peralatan dan SDM dan sistemnya.
  3. Apakah keuntungannya pendelegasian FIR ini lebih besar, dibandingkan konsekuensinya?
  4. Perintah UU No.1/2009 Pasal 458 adalah mengambil alih bukan re-delegating.
  5. Mengawal Implementasi Perjanjian Realignment FIR dengan mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan konsekuensinya.

Kemayoran, 15 September 2022

Heru Legowo