MINYAK GORENG

Masalah minyak goreng tampaknya lebih berat ke arah manajemen, daripada masalah supply & demand. Mari kita coba lihat. Produksi CPO nasional adalah 47,5 juta Kl. Dari jumlah itu 65% diekspor dan 35% untuk konsumsi domestik. Kemudian dari 35% alokasi domestik itu, dibagi lagi 56% itu diubah menjadi biodiesel, 29% dipakai untuk kepentingan yang lain, sedangkan alokasi minyak goreng hanya 19% atau sebanyak 3,2 juta Kl. Artinya, porsi minyak goreng paling sedikit. Barangkali ini dapat dimengerti, sebab harganya memang paling murah.

Alokasi CPO

Untuk menjaga stabilitas pasokan domestik, pemerintah menentukan yang dinamakan Domestic Market Obligation (DMO). Setiap produsen yang melakukan ekspor, maka 20% dari jumlah CPO yang diekspor itu, harus diberikan ke pasar domestik, dan dengan harga DPO (Domestic Price Obligation) yaitu sebesar Rp. 9.300 per kg. Inilah usaha pemerintah untuk dapat menambah supply untuk pasar domestik. Hanya saja sangat tergantung seberapa besar ekspor yang dilakukan oleh para produsen. Pemerintah kemudian menaikkan besaran angka ini, dari 20% menjadi 30%. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan suplai minyak goreng di pasar domestik. Ditengarai yang semestinya alokasinya minyak goreng tetapi digunakan juga oleh industri. Tentu saja mengurangi jatah minyak goreng. Inilah barangkali yang membuat 6 produsen terpaksa menutup usahanya, karena suplai CPO-nya tidak  mencukupi.

 Masalah yang lain adalah terjadi disparitas harga. Di pasar dunia harga CPO itu sebesar Rp 15.000,- per kg, sementara harga pemerintah atau DPO hanya sebesar Rp 9.300,- per kg. Jika digabungkan ada blended price atau harga rerata sebesar Rp 13.500,- Perbedaan harga ini menimbulkan masalah, karena memungkinkan terjadinya penyalah-gunaan, berupa : penimbunan, pencurian, penyelundupan dan kejahatan lainnya. 

Untuk itulah dalam usaha menjaga pasar dan mempertahankan harga bisa tetap murah, pemerintah kemudian memberikan subsidi agar produsen bisa menjaga harga jual sebesar Rp. 9.300,- per kg. Jika sudah diproses harga pemerintah (DPO) di pasar rakyat adalah sebesar Rp. 14.000,- per liter. Sementara harga pasar yang tanpa subsidi, adalah Rp. 19.000,- per liter. Para produsen mengatakan harga blended price tidak masalah, asalkan harga itu berada diatas harga produksi. Jadi, seyogyanya Pemerintah menjaga agar disparitas harga ini tidak terlalu besar, sehingga tidak menimbulkan efek berantai yang negatif.

Kemudian masalah yang lain adalah minyak biodiesel. Untuk biodiesel itu alokasinya sebesar 56% dari CPO untuk domestik, kira-kira sebanyak 9,2 juta Kl. Setelah fabrikasi dari CPO menjadi biodiesel, pasti harganya lebih tinggi. Padahal konsumsi biodiesel ini  adalah orang-orang yang punya mobil, alias orang kaya. Ini bisa menjadi masalah yang pelik, membuat image pemerintah lebih mengutamakan yang punya uang. Padahal seyogyanya pemerintah lebih mendukung rakyat kecil.

Sedikit ada masalah bagaimana melakukan pengawasan ini? Kementerian Perdagangan itu tidak punya orang, atau tidak punya pejabat di daerah, sehingga ada kesulitan melakukan pengawasan. Semestinya pengawasan ini dilakukan bersama, saling mengawasi masalah ini dari unit-unit terkait. Ada wacana akan melibatkan polisi, tetapi polisi sudah banyak pekerjaannya di lapangan lain.

Selanjutnya masalah distribusi. Distribusi untuk pasar ritel modern, tidak masalah, karena ini dilakukan swasta yang profesional. Secara pasokan bagus, tetapi jumlahnya terbatas. Ini bisa dimengerti sebab swasta  urusannya adalah rugi laba. Tetapi untuk pasar pasar tradisional, sebaiknya oleh pemerintah, sebab tidak semata-mata mengejar hanya mengejar laba saja. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh BUMN.

Antri Minyak Goreng di Cirebon (sumber : iNewsCirebon.id)

Kira-kira itulah yang menjadi gambaran dari masalah Minyak Goreng. Jadi yang muncul kemudian adalah bagaimana manajemen dari proses pengalokasian ini benar-benar bisa dilakukan dengan akurat, diawasi ketat dan juga ada sanksi bila ada penyalah-gunaan atau tidak memenuhi aturan yang berlaku. Ini yang kira-menyebabkan Minyak Goreng menjadi isu yang memprihatinkan.

Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa sebagian alokasi yang semestinya untuk minyak goreng, ternyata masuk ke industri, tentu saja ini mengurangi pasokan alokasi untuk minyak goreng. Ada satu lagi yang membuat geleng kepala, ditengah-tengah antrian minyak di masyarakat, ternyata ada sebanyak 415 juta liter minyak goreng yang dijual ke luar negeri. OMG! Tentu saja ini sungguh menyakitkan hati. Sudah 4 bulan masalah ini berlangsung, masih juga belum selesai, eh … ternyata ada beberapa kasus membuat tidak habis mengerti. Kok bisa terjadi seperti itu!

Menteri Perdagangan pasti sudah melakukan tindakan yang maksimal, termasuk inspeksi ke pasar. Dan itu membuat mengapa Andre Vincent Wenas mengibaratkan Menteri Perdagangan seperti Nasruddin Hoya. Nasruddin mencari cincinnya yang hilang di gudang, tetapi mencarinya di jalan. Alasannya karena di gudang gelap, sedangkan yang di jalanan terang. Dari uraian diatas, yang gelap bukan pasarnya, tetapi pengalokasian CPO-nya.

Pemerintah akhirnya menyerah atau mengalah, kepada mekanisme pasar. Kemudian menentukan HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk minyak goreng curah sebesar Rp. 14 ribu/liter. Sedangkan harga minyak goreng dalam kemasan, diserahkan kepada mekanisme pasar. Keputusan ini akan berlaku mulai tanggal 16 Maret 2022. Ini artinya harga minyak goreng, bakal naik.

Akhirnya, sebenarnya ini membutuhkan penyelesaian bersama, bukan hanya Kementerian Perdagangan saja. Butuh koordinasi antar pihak, antara para pemangku kepentingan yang saling berkaitan.

Mudah-mudah masalah ini segera terurai dan selesai  …

KPA, 12 Maret 2022